Selasa, 16 Oktober 2018

Organisasi Tertua di Negeri ini Masuki Usia 113



Jakarta, PemudaMusliminNews — Hari ini, 16 Oktober 2018, Organisasi Syarikat Islam Indonesia (SI Indonesia) milad ke 113. Syarikat Islam Indonesia merupakan kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta tanggal 16 Oktober 1905, dua tahun sebelum perkumpulan menak/bangsawan/priyayi Jawa, Boedi Oetomo (Budi Utomo) pada 20 Mei 1908 M.Budi Utomo didirikan oleh dr.Soetomo dan para mahasiswa STOVIA, yaitu Goenawan Mangoenkoesomo di Jakarta/Batavia.

Jaringan sosial perkumpulan Budi Utomo terbatas pada subkultur regional (Jawa, tidak menasional) serta subkultur priyayi/bangsawan/menak sehingga Budi Utomo mengalami keterbatasan dalam memobilisasi anggota.Golongan-golongan tanpa identitas subkultur tersebut dengan sendirinya ada di luar jangkauannya.

Ini berbeda dengan Sarekat Islam, mampu menembus suku-suku di seluruh Nusantara. Hal ini karena semangat ke-Islaman, kerakyatan dan anti penjajahan yang dibawa perkumpulan ini.

Seiring berjalannya waktunya, SDI (1905) berubah menjadi Sarekat Islam pada kongres SDI di Solo tahun 1906 M. Pada tanggal 10 September 1912 HOS Tjokroaminoto, sebagai pemimpin Sarekat Islam menghadap notaris B.ter Kuile di Solo mengajukan Sarekat Islam berbadan hukum, pada tanggal 14 September 1912 organisasi Sarekat Islam disahkan oleh Pemerintah Belanda.

HOS Tjokroaminoto mengubah yuridiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama guna membangkitkan rakyat Indonesia menentang kolonialisme dan implemerialisme.

Tahun 1916, Sarekat Islam berubah menjadi Central Sarekat Islam (CSI). Sarekat Islam sejak berdirinya bercita-cita menyatukan seluruh penduduk di Nusantara sebagai suatu bangsa yang berdaulat dan merdeka.

Pada, 17 Juni 1916, di Gedung Pertemuan Concordia (sekarang gedung Merdeka) dalam kongres pertama CSI yang dihadiri 800.0000 anggota dari 180 cabang/lokal seluruh Nusantara, HOS Tjokroaminoto dengan Zelfbestuur menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri, supaya Hindia lekas dapat pemerintahan sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya CSI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) tahun 1920, Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) tahun 1923, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dalam MajlisTahkim Luar biasa 1972 menjadi Syarikat Islam (PSII), hingga akhirnya MajlisTahkim Luar Biasa di Garut tahun 2003 berubah nama menjadi Syarikat Islam Indonesia (disingkat SI Indonesia) sampai dengan sekarang.

Selamat Milad SI Indonesia, semoga semangat awal tahun 1905 masih kuat tertancap untuk melawan hegemoni para pemodal dan para rent seekernya.

Red/Departemen Kominfo PB Pemuda muslimin Indonesia




Share:

Minggu, 30 September 2018

Pemuda Muslimin Indonesia Harap Bencana Palu Layak Dijadikan Bencana Nasional

Jakarta, PemudaMusliminNews — Sekretaris Jendral Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia Evick Budianto mengatakan bahwa musibah gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, sudah seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

Alasannya, menurut Evick, pemerintah setempat dinilai lamban dalam melakukan koordinasi penanganan becana di tengah banyaknya kerusakan infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan dan sempat ada insiden masyarakat berebut logistik.

"Ini sangat layak. Kami mendorong Pemerintah Pusat menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional dan mengambil alih koordinasi lenanganan bencana," kata Evick saat pembentukan Tim Relawan Pemuda Muslim, di Sekret Pemuda Muslimin Indonesia, Jl Tanjung Duren Barat III, Jakarta, Senin (01/10/2018).

Usulan status bencana nasional ini mengemuka dari Evick setelah berkomunikasi dengan Ketua PW Sulawesi Tengah, Saiful Ihsan dan Ketua II PB Pemuda Muslimin Indonesia, Muhammad Kasman yang saat ini berada di Makassar, daerah pintu masuk ke kawasan bencana.

"Seharusnya perdebatan prosedural tak boleh menghambat penetapan status bencana sebagai upaya percepatan penanganan, jumlah korban yang mencapai seribu lebih dan diprediksi masih akan terus bertambah, membutuhkan tindakan taktis yang tak biasa." Lanjut Evick.

Saiful yang berada langsung di lapangan dan ikut menjadi korban merasakan betul betapa sulitnya warga mengakses kebutuhan pokok yang dikirimkan para donatur. "Kami tak punya informasi di mana ada posko, terpaksa warga berinisiatif mencari sendiri, di situ menjadi rawan timbulnya gesekan antar pengungsi."

Lanjut Saiful, "Relawan juga harus bekerja berat mencari titik-titik pengungsi yang tidak terkoordinasi dan belum terdata, padahal ketersediaan bahan bakar minyak dan penerangan listrik untuk menopang mobilitas, sangat terbatas."

Menurut Saiful, tindak pengadangan terhadap konvoi bantuan logistik di beberapa kawasan diakibatkan karena arus bantuan mengalir secara sporadis tanpa koordinasi memadai, yang seharusnya menjadi fungsi pemerintah daerah Kab/Kota maupun provinsi.

"Masyarakat terdampak korban melihat bantuan logistik melintas, sementara mereka tak diperhatikan, tentu sebagai korban mereka merasa diabaikan. Maka tindak proaktif meminta langsunh ke konvoi bantuan adalah hal yang rasional." Terang Saiful.

Selayaknya, menurut Saiful, pemerintah daerah hadir dan mengkoordinir situasi, memotivasi dan memberi harapan pada korban, dengan melibatkan struktur pemerintahan sampai pada struktur pemerintahan tetkecil, termasuk RT/RW, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.

"Mengalirnya bantuan yang tak berhenti, dan korban yang masih bersabar hingga H+3 bencana padahal belum tersentuh bantuan sama sekali adalah modal besar yang butuh sentuhan koordinasi dari pihak berwenang." Pungkas Saiful.

Sebagai informasi, Pemerintah Jakarta sudah mengirimkan bantuan dan relawan, demikian juga dengan Pemprov. Sulsel dan Pemkot Makassar. Bahkan relawan dan bantuan logistik dari Soppeng, dipimpin langsunh oleh Bupatinya yangbikut mendirikan losko di pusat Kota Palu.

Sementara itu, Evick menambahkan bahwa penanganan terhadap korban terdampak bencana bukan hanya pada aspek fisik, namun juga mental dan spiritual korban. Relawan butuh kema.puan konseling dan teknik memotivasi yang memadai.

"Yang kita suka lupa dalam setiap penanganan bencana adalah kita cuma fokus pada disaster fisik, padahal penguatan nonfisik dan spiritualitas juga penting. Integrasi pendekatan fisik dan nonfisik menjadi penting," tegasnya.

Red/Departemen Kominfo PB Pemuda muslimin Indonesia
Share:

Sabtu, 15 September 2018

LP3MI Pantau Ketat Jelang Penetapan DPT oleh KPU RI


Jakarta, PemudaMusliminNews — Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Saefulloh, mengatakan lembaganya kosentrasikan dan pantau ketat jumlah daftar pemilih sama dengan data dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang sedang disusun oleh KPU RI Sehingga jelang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi DPT yang Legitimate.

Sementara itu Komisioner KPU RI katakan Penyusunan DPT adalah fokus mendata seoptimal mungkin, kami pasang target jumlah pemilih yang ditetapkan sama dengan Sidalih," kata Viryan Azis dalam diskusi bertajuk "DPT Bersih, Selamatkan Hak Pilih" di Kantor KPU RI, hari ini yang dihadiri oleh Saefulloh Direktur Eksekutif LP3MI, Jakarta, Sabtu (15/9).

Saefulloh mengatakan satu suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 sangat bermakna. Sebab, setelah pemungutan suara tanggal 17 April 2019, tahapan akan masuk pada pembagian kursi serta penentuan calon terpilih di internal parpol sehingga satu digit suara sangat menentukan.

"DPT sudah ditetapkan 185 juta, saat ini penyempurnaan DPT yang dilakukan bersama Bawaslu dan partai politik setelah itu masuk penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus," ujarnya.

Menurut dia, KPU melihat ada potensi pemilih yang belum terdaftar. Misalnya, orang yang memiliki KTP Elektronik, tetapi tidak masuk daftar pemilih. Ada juga yang belum memiliki KTP Elektronik, tetapi telah melakukan perekaman.

Saefulloh ingatkan DPT bersih saja tidak cukup. Ia mengatakan perlu mewujudkan DPT yang konstitusional untuk menyelamatkan hak pilih warga.

LP3MI usulkan pada KPU RI jangan hanya menargetkan DPT bersih nanti KPU dianggap melakukan kerja prosedural. Padahal, dalam perlindungan hak pilih, terkait konsepsi lebih besar.

"Bicara DPT perlu luaskan paradigma agar semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya," tegas Saefulloh.

LP3MI menilai Pemilu 2019 kali sangatlah penting karena Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak serta ambang batas parlemen meningkat menjadi 4 persen. Dengan demikian, pelaksanaannya pasti sangat keras dan kompetitif.

Karena itu, kami LP3MI menekankan, KPU harus benar-benar memperhatikan terkait DPT. Sebab, hal itu bisa menjadi dasar peserta pemilu untuk menggugat hasil pemilu. Tutupnya.

Red/Departemen Kominfo PB Pemuda muslimin Indonesia
Share:

Jumat, 07 September 2018

Ini Manfaat Tanda Pengenal Bagi Pemantau Pemilu 2019 dari Bawaslu


Jakarta, PemudaMusliminNews — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah membuka pendaftaran pemantau pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pendaftaran pemantau sudah dibuka secara umum bagi lembaga independen yang hendak menyukseskan dan mendukung penyelenggaraaan pemilu nanti.

Saat mendaftar, lembaga yang lolos seleksi tidak langsung jadi tim Pemantau Pemilu 2019.

Tapi harus melalui beberapa proses tahapan. Termasuk akan mendapat tanda pengenal saat berada dilapangan. Berikut manfaat lembaga pemantau pemilu yang memiliki tanda pengenal di Pemilu 2018 yang terakreditasi dan diatur dalam Perbawaslu:

Pasal 16
(1) Pemantau Pemilu yang terakreditasi diberikan tanda pengenal Pemantau Pemilu.
(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bawaslu.

Pasal 17
(1) Pada tanda pengenal Pemantau Pemilu memuat informasi yang terdiri atas:
a. nama Pemantau Pemilu;
b. nama anggota Pemantau Pemilu;
c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilu;
d. wilayah kerja pemantauan;
e. nomor dan tanggal Akreditasi;
f. pengesahan Ketua Bawaslu; dan
g. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilu.
(2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 5 centimeter, berwarna dasar putih untuk Pemantau Pemilu dalam negeri, kuning untuk Pemantau Pemilu asing biasa, dan biru untuk Pemantau Pemilu asing diplomat.

Pasal 18
Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan dalam setiap kegiatan Pemantauan Pemilu.

Pasal 19
(1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
f. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu.

Pasal 20
Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Red/Departemen Kominfo PB Pemuda muslimin Indonesia
Share:

Poros Pemuda dan Mahasiswa Se-Sulsel Deklarasikan Pemilu Damai


Jakarta, PemudaMusliminNews — Puluhan pemuda dan mahasiswa se-Sulawesi Selatan menggelar deklarasi damai di Warung Publik, Jl Faisal, Makassar, Jumat (7/9/2018).

Mereka mengangkat tema deklarasi "Seluruh Komponen Pemuda dan Mahasiswa Se-Sulsel Menyongsong Pileg dan Pilpres 2019 yang Sejuk dan Damai,"

Pada deklarasi damai itu, aktivis pemuda dan mahasiswa Sulsel sepakat menolak politisasi agama dan isu hoaks di Pilpres.

“Kita harus menjaga persaudaraan, selain itu kami juga berharap para Caleg, Capres dan Cawapres bisa memberikan pendidikan politik yang lebih sejuk, mereka tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks,” Ketua SEPMI Sulsel, Rustam.

Deklarasi damai itu diinisiasi oleh KNPI Sulsel dan Poros Pemuda Indonesia Sulsel dan dihadiri oleh berbagai komponen pemuda dan gerakan mahasiswa se-Sulsel.

Hadir di antaranya, Sekretaris KNPI Sulsel Mujiburrahman, Ketua 1 Pemuda Muslimin Indonesia Baihaqi Zakaria, Ketua GP Ansor Makasar Muhammad Harun, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bastian Littu, Ketua GMNI Sulsel Sofyan Tora.

Hadir juga Sekjen KAMMI Sulselbar Abdul Karim, Ketua Gema Tionghoa (Gema Inti) Ronald, Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Muhammad Imam dan Ketua Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI) Rustam.

Termasuk Ketua Poros Pemuda Indonesia Sulsel, Taqwa Bahar, Ketua LKB HMI Cabang Gowa Raya, Malaba Randi Ashari dan Ketua Senat Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fauzi Ali Akbar.

Red/Departemen Kominfo PB Pemuda muslimin Indonesia
Share:

Senin, 27 Agustus 2018

Kantongi Akreditasi Bawaslu RI, Pemuda Muslimin Indonesia: Wujudkan Pemilu yang Berkualitas, Bermartabat, Berkeadilan dan Berintegritas



Jakarta, PemudaMusliminNews — Sekretaris Jendral Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia, Evick Budianto beserta beberapa pengurus terima Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu 2019 oleh Bawaslu RI yang penyerahannya diwakili oleh Deytri Aritonang. Seminggu sebelumnya PB Pemuda Muslimin Indonesia melalui Ketum Muhtadin Sabili mendatangi Bawaslu RI untuk mendaftarkan lembaga bentukan PB Pemuda Muslimin Indonesia yakni lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) untuk menjadi Pemantau Pemilu yang resmi dan terakreditasi.

“Untuk Pemilu tahun 2019 ini, Partisipasi PB Pemuda Muslimin Indonesia sesuai dengan tujuan kami adalah untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bermartabat, berkeadilan dan berintegritas,” ujar Sekjen PB Pemuda Muslimin Indonesia Evick Budianto, di kantor Bawaslu RI, Jakarta, 27 Agustus 2018.

Bawaslu RI sangat mengapresiasi langkah PB Pemuda Muslimin Indonesia mengambil peran memantau tahapan pemilu. Pemantau pemilu sangat membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya tahapan-tahapan pemilu demi terwujudnya asas pemilu yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber dan jurdil).

“PB Pemuda Muslimin Indonesia adalah organisasi ketujuh yang mendapatkan Akreditasi secara resmi oleh Bawaslu RI, enam sebelumnya adalah KIPP, Perludem, JPRR, GMKI, KAMMI, Pijar Keadilan. Tentunya ini adalah tugas pemuda Muslimin untuk mewujudkan pesta demokrasi yang kita cita-citakan. Apalagi organisasi Kepemudaan seperti PB Pemuda Muslimin Indonesia mempunyai Wilayah dan cabang di seluruh provinsi di Indonesia dan sangat berpotensi untuk membantu berjalannya tahapan Pemilu,” kata Sekjen PB Pemuda Muslimin Indonesia.

Menyambut hal ini, Direktur eksekutif LP3MI Saefulloh menyampaikan bahwa Pemuda Muslimin Indonesia akan menggerakkan seluruh potensi anggota dan kader Pemuda Muslimin di seluruh Indonesia untuk memantau ketat berjalannya Pemilu 2019, tukasnya.

(Baca Ini Juga; Salah satu Lembaga Pemuda Muslimin Daftar sebagai Pemantau Resmi Pemilu)
Redaksi/Departemen Kominfo PB Pemuda Muslimin Indonesia
Share:

Sabtu, 18 Agustus 2018

Syarikat Islam Indonesia Umumkan Idul Adha 1439 H pada 21 Agustus 2018 M


Jakarta, PemudaMuslimin-News.com — Lajnah Tanfidziyah (LT) Syarikat Islam Indonesia (SI Indonesia) menetapkan bahwa Idul Adha 10 Zulhijjah 1439 H akan jatuh pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 M.

Hal tersebut diumumkan melalui Maklumat yang dikeluarkan oleh Lajnah Tanfidziyah (LT) DPP SII No. 022/LT/DPP/SI Indonesia/XXXVIII/Mkt/2018 pada tanggal 3 Zulhijjah 1439 H yang bertepatan dengan 14 Agustus 2018 lalu.


Dalam Maklumat yang ditandatangani langsung oleh KH. Muflich Chalif Ibrahim selaku Presiden LT dan H. Ir. Rahandani sebagai Sekretaris Jendral LT, menjadikan hasil Keputusan Sidang Itsbat Mahkamah Ulya Kerajaan Saudi Arabia pada sabtu (11/08/2018) sebagai rujukan.

Mahkamah Ulya Saudi menetapkan bahwa 1 Zulhijjah 1439 H jatuh pada Ahad (12/08/2018) sehingga wukuf di Arafah akan digelar pada Senin (20/08/2018), dan Idul Adha dirayakan pada Selasa (21/09/2018).

Menyikapi kemungkinan adanya perbedaan dengan sebagian umat Islam di Indonesia, DPP SI Indonesia memaklumkan kepada seluruh Kaum Syarikat Islam Indonesia untuk tetap menghormati dan menghargai mereka yang berbeda dalam penetapan waktu lebaran.

Kaum Syarikat Islam Indonesia juga diimbau untuk senantiasa menghidupkan syiar Idul Adha 1439 H, dengan memperbanyak zikir, takbir, tahmid, dan melaksanakan ibadah qurban bagi yang mampu.

Red/Departemen Kominfo PB Pemuda Muslimin Indonesia
Share:

Selasa, 14 Agustus 2018

Jelang Pilpres, Muhtadin Sabili Himbau Masyarakat Santun Gunakan Medsos


Jakarta, PemudaMuslimin-News.com — Ketua Umum Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia Muhtadin Sabili menghimbau masyarakat agar bijaksana dalam menggunakan media sosial (Medsos) pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

"Media itu seyogiayanya dijadikan sarana silaturahmi, bukan alat pemecah-belah bangsa," kata Muhtadin Sabili kepada pers di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Kendati demikian, Sabili menganggap sikap netizen wajar sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Oleh karenanya, Sabili mengajak semua pihak melalui media sosial, mari tumbuhkan kreativitas dan inovasi yang bersifat positif.

Ketum PB Pemuda Muslimin mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan politik dengan santun menyayangi antar sesama anak bangsa.

“Harusnya masyarakat lebih mengedepankan dukungan dengan urun rembug gagasan besar pembangunan Indonesia, bukan malah menyerang para capres secara personal personal,” tuturnya.

Dilain kesempatan Sekjen PB Pemuda Muslim Evick Budianto meminta semua elite membantu mendinginkan suasana agar serangan personal dapat dihentikan demi menjaga persatuan dan kesatuan.

Kontestasi pilpres harusnya membuat masyarakat kita menjadi lebih maju, beradab dan bermartabat.

“Jangan sampai kontestasi pilpres justru merusak sendi-sendi kebangsaan dan akhlaq masyarakat kita yang sebagian besar adalah muslim. Ini pertaruhan bangsa sejauh mana masyarakat dewasa menghadapi sebuah momentum politik,” tukasnya.

Red/Departemen Kominfo PB Pemuda Muslimin Indonesia 
Share:

PILIHAN REDAKSI

Indonesia Butuh Pemimpin Bermental Kebangsaan Bukan Kekuasaan

Jakarta, PemudaMusliminNews — Elite partai politik diharapkan bisa memilih pasangan pilpres yang bervisi kebangsaan, bukan atas dasar hit...

Kabar Viral

Kantor redaksi

Redaksi Pemuda Muslim News | Jl. Tanjung Duren Barat 3 No. 1B, RT 06 / RW 05, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat 11470 | Phone: +62 21 56943151 | Faks: +62 21 56943154 | eMail: pemudamuslimin@gmail.com | Portal: http://pemudamuslimin-news.com